Fraksi PAN-Kerakyatan dan Fraksi PDI-P, Sepakat Dana Hibah Bansos di Hapus.

Ketua Fraksi PDIP, Sahruddin Lalu

 Salakan, Peling Post- Dua Fraksi di DPRD Banggai Kepulauan, yakni Fraksi PAN Kerakyatan dan Fraksi PDI-P meminta agar dana Hibah/Bansos tidak di masukan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015. Permintaan dua Fraksi tersebut di sampaikan dalam penyampaian pandangan umum terhadap kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Platfon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2015 pada Sidang Paripurna DPRD Banggai Kepulauan 30 Desember 2014 lalu.

 “Kami Fraksi PDI Perjuangan sebagai Lokomotif kebijakan Nasional, menolak adanya Dana Hibah Bansos untuk dimasukan dalam anggaran KUA-PPAS dan APBD tahun 2015” Ujar Sahruddin Lalu, Ketua Fraksi PDIP saat menyampaikan pandangan Umum Fraksinya terhadap KUA-PPAS tahun 2015 pada Sidang Paripurna DPRD Bangkep.

Sekretaris Fraksi PAN-Kerakyatan, Samsul Saimbi

Sikap yang sama juga di tunjukan oleh Fraksi PAN Kerakyatan, melalui Sekretaris Fraksi PAN Kerakyatan, Samsul Saimbi dalam membacakan pandangan umum Fraksi, menyatakan penolakan terhadap dana hibah Bansos untuk di masukan dalam APBD tahun 2015.

“Terkait dengan Instruksi Presiden RI, agar menghentikan penyaluran Bansos di Daerah, Fraksi kami bersepakat dengan sikap Presiden Joko Widodo, kami memandang bahwa Bansos sangat rentan terjadi Praktek KKN dan penyalurannya tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, menanti Keputusan Presiden turun dalam waktu yang tidak terlalu lama ini, kami F-PAN K meminta agar anggaran Hibah dan Bansos di tiadakan dalam APBD tahun 2015 ini” tandas Samsul Saimbi.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo telah mengintruksikan kepada Menteri Dalam Negeri agar menyampaikan kepada seluruh Provinsi dan Kab/Kota, untuk tidak menganggarkan dana hibah dan Bansos pada  APBD tahun 2015.

Hal ini dilakukan oleh Presiden karena Dana hibah dan Bansos sangat rawan terjadi penyelewengan keuangan Negara, banyak kepala Daerah dan DPRD terjerat kasus korupsi, dan dana hibah dan bansos  juga sering di mamfaatkan untuk kepentingan politik. (*)