TERKAIT KELAPA SAWIT, Samsul Saimbi Ingatkan Warga Buko dan Buko Selatan.

Politisi PAN dari Dapil III, Samsul Saimbi (Foto: Bustamin)

Salakan Peling Post- Kecintaan Samsul Saimbi, Politisi PAN asal Dapil III ini, terhadap warga Buko dan Buko Selatan tidak  diragukan lagi, itu sebabnya kepada media ini Samsul mengingatkan kepada  masyarakat di Buko dan Buko Selatan untuk mewaspadai dampak negative kelapa sawit yang rencananya akan di tanam di wilayah tersebut.

Peringatan itu di sampaikan Samsul bukan tanpa alasan, menurut Samsul Dampak Negatif Perkebunan Kelapa Sawit lebih besar di banding keuntungan materi yang nantinya akan di dapat oleh masyarakat.

Dampak negative yang akan mengancam masyarakat seperti yang dimaksudkan oleh Samsul yakni adanya potensi terjadi bencana banjir, kekeringan, kebakaran hutan, pencemaran lingkungan, dan Konflik social, serta  penerapan sistem monopoli oleh perusahaan sawit.  Samsul mencontohkan, di beberapa daerah di Indonesia ancaman-ancaman tersebut sekarang di rasakan oleh masyarakat.

“saya himbau kepada warga untuk berhati-hati, diwilayah Kalimantan dan Sumatra, dampak negative sawit kini dirasakan warga, seperti kebakaran hutan, bencana banjir, perebutan atas hak tanah yang berakhir konflik antar warga maupun perusahaan dan permainan harga sawit oleh pihak pengusaha yang merugikan petani, ” ujar Samsul Kepada media ini selasa (23/12) lalu.

Selain itu, Samsul juga menghimbau kepada warga agar,  jangan mudah di iming-imingnya dengan keuntungan materi, menurutnya keuntungan materi lebih besar dan hanya berlaku bagi kaum pemodal atau pihak perusahaan, sementara rakyat hanya menikmati sisa-sisanya dan lebih parah kata dia penderitaan masyarakat akan berkepanjangan ketika dampak negative kelapa sawit melanda masyarakat dan tidak berbanding lurus dengan keuntungan yang didapat warga.

Karena dampak negative kelapa sawit yang akan merugikan masyarakat, Lembaga DPRD kata Samsul telah memparipurakan dan menyatakan penolakan terhadap investasi sawit yang dilakukan oleh PT Agro Deco Dutakarsa ini,  Itu artinya lanjut Samsul DPRD telah mengkaji dan mempertimbangkan dengan matang segala resiko dan dampak dari investasi sawit ini, dan juga DPRD berusaha menghindari agar rakyat tidak menjadi korban keganasan dampak negative kelapa sawit.

Lebih lanjut Samsul mengatakan jika di kemudian hari ada masyarakat merasa di rugikan atas investasi ini, ia meminta kepada warga untuk tidak membawa-bawa DPRD karena sebelumnya DPR

D telah mengingatkan bahkan secara kelembagaan DPRD telah menolak perkebunan Kelapa Sawit di Banggai Kepulauan.

“kalau nanti ada masalah, jangan bawa-kami kami anggota DPRD, karena kami sudah ingatkan bahkan menolak dengan tegas investasi sawit ini”, pungkas dia

Sementara itu, beberapa waktu yang lalu, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kab. Banggai Kepulauan mengelar sidang permohonan perizinan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal) dan Rancangan pengelolan Lingkungan hidup (RKL) untuk lahan perkebunan kelapa sawit seluas 5300 Ha dan Pabrik Perusahaan PT. Agrodeco Dutakarsa di Wilayah Kecamatan Buko dan Buko Selatan.

Padahal sebelumnya Pada pertengahan bulan agustus lalu,  DPRD Banggai Kepulauan telah memparipurnakan dan menyatakan penolakan terhadap investasi kelapa Sawit. Seluruh Fraksi yang tergabung di lembaga aspirasi rakyat itu menyatakan persetujuannya atas penolakan rencana perkebunan kelapa sawit di Banggai Kepulauan.

Selain itu juga, terkait dengan rencana pembangunan kelapa sawit di Bangkep, Pihak Program Pengelolaan Lingkungan Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, telah melakukan penelitian dan kajiannya di Banggai Kepulauan, berdasarkan dengan hasil penelitian dan kajiannya di Banggai Kepulauan pada tahun 2012 lalu yang di tuangkan dalam naskah akademik, telah merekomendasikan kepada pemerintah Daerah Banggai Kepulauan, Baik DPRD dan Bupati serta masyarakat Bangkep untuk mempertimbangkan secara matang rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit ini. Karena pihak UGM, menyebutkan ancaman dan dampak negative perkebunan kelapa sawit sangat mempengaruhi dan mengancam eksistensi lingkungan dan kondisi social budaya di kabupaten Banggai kepulauan. (khu)